Banyumas – Plt. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang), dr. Irma Ardiana, MAPS. Mengapresiasi Balai Diklat KKB Banyumas mampu menyelenggarakan Pelatihan Teknis Kampung KB Jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Terimakasih pada seluruh jajaran Balai Diklat KKB Banyumas yang telah melaksanakan pelatihan jalur PNBP, ini merupakan pelatihan PNBP secara luring yang pertama dilakukan di awal tahun 2024 ini. Semoga nanti bisa juga diikuti oleh Balai Diklat KKB lainnya, sehingga mampu mendukung capaian target PNBP tahun ini.” Hal ini disampaikan pada penutupan pelatihan secara hybrid Sabtu, (18/05/2024).

Menurut Irma Ardiana, pelatihan jalur PNBP menjadi inovasi di jajaran Kedeputian Lalitbang untuk menjawab kebutuhan pemenuhan kapasitas SDM pengelola program serta masukan dari para stakeholders untuk memperoleh Pelatihan Program Bangga Kencana. 

“Adapun strategi inovasi dilakukan dengan mengoptimalkan layanan pelatihan SDM bagi mitra kerja BKKBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga strategi ini ditempuh dengan tiga pilar utama yaitu adanya optimalisasi APBN, peningkatan kualitas belanja, dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM),” ujarnya.

Pelatihan Teknis Kampung KB Jalur PNBP diselenggarakan dari tanggal 16-18 Mei 2024, diikuti oleh 33 orang Penyuluh KB Non PNS dengan rincian dari Kabupaten Tegal berjumlah 26 orang dan Kabupaten Banyumas berjumlah 7 orang.

“Kami sangat berterimakasih kepada Peserta yang telah mengikuti pelatihan teknis Kampung KB melalui pembiayaan mandiri maupun melalui pengiriman dari unit kerja asal. Terimaksih juga OPD KB Kabupaten Tegal dan OPD KB Kabupaten Banyumas yang telah dengan antusias mendaftarkan diri melalui UPT Balai Diklat KKB Banyumas dan menjadi Angkatan yang pertama kali pelaksanaan layanan pelatihan PNBP dengan metode luring (tatap muka) pada Tahun 2024,” pungkas Irma.

Banyumas – Balai Diklat Banyumas menyelenggarakan pelatihan Kampung Keluarga Berkualitas melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara luring pada tanggal 16-18 Mei 2024. Pelatihan diikuti oleh Penyuluh KB Non PNS, dari Kabupaten Tegal berjumlah 26 orang dan Kabupaten Banyumas berjumlah 7 orang.

Dalam sambutan pembukaan, Kamis (16/05/2024) Kepala Balai Diklat KKB Banyumas, Umi Hidayati, SH, MM mengungkapkan “Kegiatan pelatihan melalui jalur PNBP merupakan salah satu upaya BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melalui Pusdiklat KKB (Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB) untuk meningkatkan penerimaan negara, juga dalam rangka mengoptimalkan aset-aset kediklatan yang ada di Pusdiklat KKB dan UPT Balai Diklat KKB sebagai penyelenggara pendidikan, pelatihan.”

Peserta mendapatkan materi seperti Pelaksanaan Integrasi dan Konversi Pengelolaan Kampung KB; Kebijakan dan Strategi Kampung KB; Pelayanan KB-KR di Desa/Kelurahan; Rumah Dataku; Program Dashat di Kampung KB; SIGA Bangga Kencana dan materi terkait Program Bangga Kencana lainnya.

Umi Hidayati berharap melalui pelatihan teknis substantif Kampung KB ini dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan lini lapangan.

Banyumas - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, membuka kegiatan Pelatihan Pembekalan ASN bagi Pegawai Peegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 secara daring, Senin (26/2/2024).

 

Dalam sambutannya, dokter Hasto menyampaikan, “ASN harus berorientasi pada pelayanan, karena itu harus memiliki penghayatan dan empati yang tinggi, membayangkan menjadi mereka yang dilayani.”

 

Menurutnya ASN juga harus bangga hidup sederhana, ikhlas dan berwawasan yang luas karena ASN adalah pelayan Masyarakat. Selain itu, ASN harus memiliki kecintaan terhadap tanah air dan instansi tempat mengabdi.

 

Pelatihan Pembekalan ASN bagi PPPK Tahun 2024 ini dilaksanakan pada 9 (Sembilan) titik penyelenggaraan (Pusdiklat KKB dan 8 UPT Balai DIklat KKB) dengan 35  angkatan yang dibagi menjadi 40 orang perangkatan dan dilaksanakan selama periode 26 Februari – 8 Maret 2024 dengan  jumlah keseluruhan peserta sebanyak 1.402 orang.

 

Adapun kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerinta (BKKBN) dilaksanakan selama 3 hari secara e-learning. Setelah itu peserta melaksanakan pelatihan dengan Kurikulum pengenalan fungsi dan tugas ASN struktur materi orientasi dilaksanakan selama 15 hari melalui MOOC LAN RI yang dilaksanakan secara mandiri yang akan dilaksanakan tanggal 13 Maret – 3 April 2024.

 

dokter Hasto berpesan kepada PPPK yang mengikuti pelatihan ini bahwa, berorientasi pada pelayanan mesti harus ada penghayatan dan empati yang tinggi, membayangkan menjadi mereka yang dilayani, banyak cara untuk menghayati, berakhlak dimaknai akuntabel sebagai core values, kita jujur disiplin tanggung jawab dan integritaas yang tinggi.

 

Hadir dalam Pembukaan Pelatihan ini Plt. Deputi Bidang Latbang BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penndidikan BKKBN, Lalu Makripuddin, Kepala UPT Balai Diklat KKB Banyumas, Umi Hidayati.

Penulis : Tri Setyo Rachmanto

Banyumas - Tim Pendamping Keluarga (TPK) memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak upaya penanganan stunting. TPK yang terdiri dari  kader KB, PKK, dan Bidan/tenaga Kesehatan, menjadi yang terdepan mengetahui masalah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di lingkup terkecil di tingkat Desa/Kelurahan hingga keluarga.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman TPK, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan _Training of Trainer_ (ToT) Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga, secara daring. Pelatihan diikuti oleh 400 orang dari seluruh Indonesia, dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), Dr. Drs. Lalu Makhripudin, M.Si. Senin (05/02/2023).

“Saat ini sudah ada sekitar 600 ribu anggota TPK dan mereka harus dilatih sehingga dapat meningkatkan, kapasitas pengetahuan dan pemahaman terkait penanganan stunting. Kami berharap setelah pelatihan TOT ini, segera dilakukan pelatihan di Kabupaten Kota dan dilakukan orientasi bagi Tim Pendamping Keluarga  dalam waktu dekat.”

Pelatihan ini diadakan untuk mempersiapkan tim fasilitator yang kompeten memfasilitasi Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di setiap Provinsi di seluruh Indonesia. TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan _surveilans_ kepada sasaran keluarga berisiko stunting.

“Kita semua memiliki harapan yang banyak pada Tim Pendamping Keluarga untuk dapat mencapai target penurunan stunting, sehingga menjadi penting bagi BKKBN untuk membekali TPK dengan memberikan penguatan serta peningkatan kapasitas karena itu di awal tahun ini Pusdiklat KKB memulai dengan menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga,“ ungkap Lalu Makhripudin.

Pusdiklat KKB bekerjasama dengan komponen terkait juga telah menyiapkan modul terbaru, yang disusun berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi di lapangan. “Modul tersebut telah disusun dengan lebih praktis, tidak teoritis, praktis dan sederhana sehingga makan mudah dipahami,” tambah Lalu.

Training of Trainer Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga Bagi Fasilitator Provinsi Tahun 2024 diikuti oleh Pejabat Fungsional Widyaiswara Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi; Pejabat Fungsional Tertentu di Perwakilan BKKBN Provinsi yang menjadi Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting; Pejabat Fungsional tertentu yang menangani POKJA Data dan Informasi (Datin) serta Perwakilan IpeKB tingkat provinsi/PKB Champions dan Satuan Tugas Stunting Tingkat Provinsi.

TOT Pelatihan Teknis Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting bagi Tim Fasilitator Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 5 - 7 Februari 2024 diselenggarakan dalam 9 (Sembilan) Angkatan secara daring. Dilaksanankan di Pusdiklat KKB dan 8 (delapan) UPT Balai Diklat KKB (Ambarawa, Banyumas, Bogor, Cirebon, Garut, Jember, Malang dan Pati).

“Saya berharap nantinya melalui pelatihan ini bisa menjadikan tim fasilitator yang kompeten sehingga bisa memfasilitasi Pelatihan Teknis Tim Pendamping Keluarga dalam rangka percepatan penurunan Stunting di wilayah kerjanya masing-masing,” tutup Lalu.