Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Banyumas pada awalnya bernama Sub Training Centre (STC), berdiri sejak tahun 1973 kemudian mengalami beberapa perubahan nama menjadi Loka Diklat BKKBN, kemudian Cabang Balai Diklat KB Nasional, dan berubah lagi menjadi Balai Diklat KKB Banyumas sampai sekarang.
Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB Banyumas adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Lokasi Balai Diklat KKB Banyumas sebelumnya berada satu lokasi dengan RSUD Banyumas dengan status tanah milik Pemda Kab. Banyumas sedangkan bangunan milik BKKBN. Kemudian karena ada rencana dari RSUD Banyumas untuk mengadakan perluasan bangunan RSUD, maka terjadi proses tukarguling antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan BKKBN.
Hasil tukarguling dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, BKKBN di ganti tanah dengan lokasi yang strategis di pinggir jalan raya utama, tidak jauh dari lokasi Balai Diklat sebelumnya dengan luas 2.850 m2. Proses pembangunan dilaksanakan secara bertahap, di mulai pada Tanggal 16 Juli Tahun 2012 dengan peletakan batu pertama oleh Kepala BKKBN Dr. dr. Sugiri Syarif, MPA dan Bupati Banyumas Drs. H. Mardjoko, MM. Kemudian Gedung Balai Diklat KKB Banyumas di resmikan oleh Kepala BKKBN dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, PhD pada Tanggal 29 Desember 2015.
Baca Selengkapnya
Semarang - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah bersama UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB (KKB) Ambarawa, Banyumas dan Pati meyelenggarakan Pelatihan Teknis bagi Pelaksana Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kabupaten Kota dengan metode pembelajaran terpadu (Blended Learning) pada 15-22 Juli 2023
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Sri Rahayu, SKM, MM dalam sambutannya Senin (17/07/2023) mengungkapkan, “Kegiatan ini sebagai salah satu upaya BKKBN mengoptimalkan pelayanan PPKS agar bisa sesuai standar pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi para pelaksana PPKS di tingkat Kabupaten dan Kota.”
Untuk mendekatkan layanan PPKS pada masyarakat menurutnya pengelolaan PPKS telah dibangun pada Balai Penyuluhan KB dengan bekerjasama dengan mitra kerja di tingkat kecamatan.
“PPKS merupakan wadah kegiatan terpadu yang dibentuk BKKBN melalui kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan,” tambahnya.
PPKS diharapkan dapat memberikan minimal delapan jenis pelayanan. Pelayanan tersebut yakni: Pelayanan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis; Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
Pelatihan Teknis bagi Pelaksana PPKS Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Tengah kali ini dilaksanakan dalam 4 angkatan pada 4 lokasi pelatihan, dengan peserta berasal dari Kabupaten Pemalang, Magelang Sragen, Jepara dan Brebes. Menggunakan metode pembelajaran terpadu selama 7 hari (2 hari Belajar Mandiri, 2 hari pendalaman materi secara daring dan 3 hari luring) dengan total jam pembelajaran (JP) 65 JP.
Tahun 2023 ini Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menargetkan peserta sejumlah 1719 orang yang terbagi dalam 43 angkatan. Jumlah peserta tiap angkatan terdiri dari 35 – 45 orang. Berasal dari pengelola atau pelaksana PPKS dari unsur Penyuluh KB / PLKB serta pelaksana PPKS dari unsur non Penyuluh KB.
Penulis: Tri Setyo Rachmanto
16 July 2023
19:56:00
Banyumas - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pusdiklat KKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Pelatihan Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) bagi fasilitator tingkat Provinsi dengan metode pembelajaran terpadu (Blended Learning) pada 31 Mei – 16 Juni 2023.
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Rabu (07/06/2023) mengungkapkan, “Pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana PPKS serta mengoptimalkan pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan publik.”
BKKBN telah membentuk PPKS sebagai wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
“Untuk mendekatkan layanan PPKS pada masyarakat, pengelolaan PPKS telah dibangun pada Balai Penyuluhan yang ada di daerah bekerjasama dengan mitra kerja di tingkat kecamatan. Selanjutnya fasilitator tingkat provinsi yang telah terlatih pada tahapan TOT, saya minta untuk dapat memfasilitasi pelatihan tingkat provinsi bagi tenaga pengelola dan pelaksana PPKS secara optimal dan berkualitas,” jelas Rizal Damanik
Pelatihan Teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) bagi fasilitator tingkat Provinsi dilaksanakan dalam 5 angkatan pada 5 lokasi pelatihan, yaitu Pusdiklat KKB, UPT Balai Diklat KKB Bogor, Ambarawa, Banyumas dan Malang. Menggunakan metode pembelajaran terpadu selama 11 hari (2 hari Belajar Mandiri, 4 hari pendalaman materi secara daring dan 5 hari luring) dengan total jam pembelajaran (JP) 92 JP.
Pelatihan diikuti oleh 218 peserta dari seluruh Indonesia, berasal dari Pejabat Fungsional Widyaiswara atau fungsional tertentu lainnya yang kompeten, Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani PPKS, Jabatan Fungsional PKB Ahli Madya, Pengelola dan Pelaksana PPKS Tingkat Provinsi, POKJA yang menangani Lini Lapangan, POKJA KB dan Kespro.
Lebih lanjut menurut Rizal Damanik, PPKS diharapkan dapat memberikan minimal delapan jenis pelayanan. Pelayanan tersebut yakni: Pelayanan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis; Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
“Keberhasilan pelatihan PPKS akan menjadi sumbangsih yang berarti bagi eksistensi dan keberlanjutan fungsi PPKS di lapangan. Saat ini, persoalan keluarga terus bermunculan, sebagian merupakan persoalan baru, sebagian lainnya merupakan pengulangan persoalan lama yang belum terselesaikan. BKKBN berusaha untuk menghadirkan layanan terpadu dalam mengatasi aneka persoalan ini,” pungkas Rizal Damanik. n
Penulis: Tri Setyo Rachmanto
07 June 2023
19:41:00
Purwokerto - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menyukseskan program percepatan penurunan stunting, salah satunya dengan mendorong peningkatan praktik baik dan pengasuhan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Stunting bukan semata persoalan pasca kelahiran. Jauh sebelum seorang anak lahir, proses pertumbuhan sudah terjadi sejak dalam kandungan, sehingga diperlukan penguatan dan keterlibatan berbagai pihak."
Hal ini disampaikan Kepala Balai Diklat KKB Banyumas, Umi Hidayati pada pembukaan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting Bagi Kader BKB se Eks Karesidenan Banyumas, di Purwokerto, Kamis (11/05/2023).
Lebih lanjut menurutnya Kelompok Kegiatan (Poktan) terutama Poktan Bina Keluarga Balita (BKB) yang ada dan tumbuh di masyarakat merupakan salah satu wadah dalam upaya mensosialisasikan program ini, karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
"Berdasarkan Data SSGI Tahun 2021, prevalensi balita Stunting di Jawa Tengah adalah 20,9%. Terjadi penurunan namun kurang signifikan di tahun 2022 sebesar 20,8%. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas Pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, karena masa tersebut merupakan masa emas dalam pertumbuhan dan perkembangan anak," tambah Umi.
Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut dr. Desi Yulyanti, Sp.A dari RSUD Banyumas menjelaskan, "Stunting tidak hanya soal perawakan pendek tetapi juga terkait hal lain seperti adanya persoalan kesehatan."
Menurut Desi bagi para kader di Posyandu bisa melakukan deteksi dini gangguan pertumbuhan dan masalah gizi pada anak melalui (jangan) LUPA, yaitu : Lihat penampakan klinis, riwayat kesehatan, tumbuh kembang; Ukur indeks antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala); Plot (melihat tren grafik pertumbuhan); Analisis dan ajarkan (melakukan interpretasi, edukasi, jenis makanan, pemantauan dan evaluasi).
"Hal mudah yang bisa kita lakukan dengan mengamati langsung pada anak usia 6-9 bulan apakah sudah bisa duduk mandiri. Kemudian apakah anak memasuki 9 bulan sudah mulai bisa merangkak atau berjalan," ujar Desi.
Sementara itu Widyaiswara Balai Diklat KKB Banyumas, FMG.Pramulan menambahkan, "Pendampingan tumbuh kembang anak juga bisa dipantau menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Kartu Kembang Anak (KKA). Dengan menggunakan KMS dan KKA selain dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak juga dapat mendeteksi awal apabila ada gangguan dalam tumbuh kembang anak."
Melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting Bagi Kader BKB se Eks Karesidenan Banyumas diharapkan adanya update dan sharing informasi terkait Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan, sehingga muncul strategi baru dalam mensosialisasikan pengasuhan positif dan bijak.
Melalui strategi inovatif, akan semakin banyak sasaran yang terpapar informasi, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan pada akhirnya dapat menurunkan angka Stunting di Jawa Tengah. n
Penulis: Tri Setyo Rachmanto
10 May 2023
23:00:00
Banyumas - Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN (BIKUB) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jumat (17/03/2023) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pengelolaan BMN pada UPT Balai Diklat KKB Banyumas Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Tim Monev diterima secara langsung oleh Kepala UPT Balai Diklat KKB Banyumas, Umi Hidayati. Hadir dari DJKN, Kepala Seksi Sub Direktorat Perumusan Kebijakan BMN I, Dwi Kurniawan Saputro. Sementara itu dari BIKUB hadir Analis Pengelola Keuangan APBN (Purwo Evalianto, Arif Handoko, Sri Riti Octasina) bersama tim.
Anggota tim Monev melakukan diskusi pengelolaan BMN dan melakukan peninjauan lokasi kantor, ruang kelas, asrama dan sarana prasarana di UPT Balai Diklat KKB Banyumas.
16 March 2023
20:00:00
