Banyumas – “ASN (Aparatur Sipil Negara) harus memahami bahwa jabatan itu tidak linear terus, tidak akan terus menjadi struktural, bisa jadi nanti akan beralih ke fungsional ataupun sebaliknya. Bisa juga terjadi mutasi diagonal yakni perpindahan di posisi yang setara. Maka pelatihan kepemimpinan penting tidak hanya bagi pejabat struktural namun juga pejabat fungsional.”

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si saat menjadi narasumber Podcast di Youtube Balai Diklat KKB Banyumas dengan host Diana Damayanti (Pranata Humas), Senin (04/09/2023).

Menurutnya saat ini memang ada peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, pemerintah telah memangkas jumlah jabatan struktural, namun di BKKBN untuk jabatan tersebut baik administrator (eselon III)  maupun pengawas (eselon IV)  masih ada dan tidak dihilangkan.

“Makanya saat ini peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas tidak hanya diikuti oleh pejabat struktural namun juga diikuti pejabat fungsional tertentu. Perubahan paradigma inilah yang  harus di sosialisasikan pada ASN tentunya sistem pendidikan pelatihan kita juga harus mampu menunjang perubahan tersebut,” jelas Tavip.

Sestama juga meminta ASN BKKBN baik di Pusat hingga di lini lapangan harus meningkatkan kompetensi tidak hanya manajerial atau kepemimpinan namun juga sosio kultural serta kemampuan teknis komunikasi. 

Terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan kompetensi manajerial. Kompetensi teknis berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. Sosial kultural kemampuan interaksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuh. 

Sedangkan kompetensi manajerial merupakan kemampuan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, kompetensi jabatan yang harus dimiliki oleh setiap ASN.

Penulis : Tri Setyo Rachmanto

Banyumas - “Tuntutan masyarakat, perkembangan informasi yang cepat, adanya keinginan serta kesempatan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Menjadikan ASN (Aparatur Sipil Negara) harus mampu berpikir kreatif untuk dapat menciptakan inovasi yang baru.”

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (k) membuka pembelajaran klasikal Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Balai Diklat KKB Banyumas, Senin (28/08/2023).

Dalam sambutannya secara daring Kepala BKKBN mengungkapkan, “Penting sekali membangun karakter, kita bisa mulai dengan meneladani nilai-nilai yang dimiliki para Pahlawan yakni hidup sederhana, Ikhlas dan visioner. Harus terus belajar, kemudian memiliki kemampuan dan mental yang kuat dengan selalu mengasah diri meningkatkan pengetahuan, untuk nantinya bisa memiliki sebuah keterampilan dan tentunya didukung juga dengan moral, etika yang baik.”

Menurutnya ASN BKKBN juga harus smart dengan adaptif terhadap teknologi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Harus memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas.

“Peserta PKP nantinya harus bisa membuat aksi perubahan atau sebuah inovasi di unit kerja yang akhirnya bisa merubah mindset, karena dengan merubah mindset  bukan hanya sekedar inovasi tapi menjadi sebuah revolusi. Dengan perubahan mindset nantinya bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik.”

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) tahun 2023 ini diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari 28 unit kerja BKKBN pusat maupun perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia. Mereka merupakan ASN terpilih di lingkungan BKKBN yang menduduki jabatan struktural dan juga berasal dari jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

Pelaksanaan Kegiatan PKP meliputi 6 tahapan yang dimulai pada tanggal 20 Juli dan akan berakhir tanggal 17 November tahun 2023. Tahapan tersebut diantaranya: belajar mandiri, distance learning, membangun komitmen Bersama, pembelajaran klasikal, implementasi aksi perubahan dan seminar akhir aksi perubahan. 

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Manajemen Kinerja sebagai upaya memenuhi standar kompetensi manajerial Pengawas, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi negara (LAN) Negara Republik Indonesia Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Mengakhiri sambutannya Kepala BKKBN berharap peserta PKP nantinya mampu memahami secara mendalam isu-isu strategis dan implikasinya pada Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta aktif mendiskusikan isu-isu strategis dan implikasinya terhadap apa yang menjadi tugas kita. Dengan pemahaman yang baik terhadap isu-isu strategis sangat membantu kita untuk menghasilkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah dengan baik.

Penulis : Tri Setyo Rachmanto

Banyumas - UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Banyumas menyelenggarakan Pelatihan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) secara daring melalui jalur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelatihan ini diikuti oleh 33 peserta yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Purbalingga dan Semarang, dilaksanakan selama tiga hari, Rabu – Jumat (23-25 Agustus 2023). 

Widyaiswara Ahli Madya dan Koordinator Pelatihan UPT Balai Diklat KKB Banyumas, Drs. Bambang Wijonarko, M.Sc. dalam sambutan pembukaan Rabu (23/08/2023) mengungkapkan, “Kegiatan pelatihan melalui jalur PNBP merupakan salah satu upaya BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) melalui Pusdiklat KKB (Pusat Pendidikan dan Pelatihan KKB) untuk meningkatkan penerimaan negara, juga dalam rangka mengoptimalkan aset-aset kediklatan yang ada di Pusdiklat KKB dan UPT Balai Diklat KKB sebagai penyelenggara pendidikan, pelatihan.”

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/pmk.02/2021 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang berlaku pada BKKBN. Pada Tahun Anggaran 2023 ini BKKBN ditargetkan bisa memperoleh PNBP melalui layanan Pelatihan Teknis substantif  secara daring dan tatap muka sebesar Rp. 83.670.000,-.

Pelatihan Teknis substantif Bidang KKB jalur PNBP yang diselenggarakan BKKBN diantaranya adalah Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik Integratif dan Pencegahan Stunting; Pelatihan Kampung KB; Pelatihan Demografi. 

Menurut Bambang Wijonarko, Melalui pelatihan teknis substantif Kampung KB ini diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan lini lapangan.

“Setelah pelatihan ini Balai Diklat KKB Banyumas direncanakan akan kembali menyelenggarakan Pelatihan Teknis secara daring melalui jalur PNBP pada tanggal 29 Agustus 2023,” pungkas Bambang.

Penulis : Tri Setyo Rachmanto